POLITIK

MALANG – Momentum pembahasan KUA PPAS (Kebijaksaan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Pemkot Malang  digunakan oknum mengaku dari jajaran SKPD untuk menyerang Pemkot Malang dengan isu tak sedap. Isunya adalah setiap  SKPD di Kota Malang harus memberi "setoran" atau pungli sebesar satu persen dari anggaran belanja langsung tersebut ke pimpinan.
Benarkah demikian? Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Cipto Wiyono  dengan tegas membantah isu ini,kemarin. Menurutnya, oknum yang melempar isu tersebut  hanya menggunakan kesempatan dalam kesempitan untuk mengambil keuntungan. "Kabar itu tidak benar. Kalau berani, ayo pihak yang melemparkan  isu tersebut bertemu langsung dengan kami," ujarnya kemarin.
Mantan Kepala Bakorwil Malang ini menilai isu ini merupakan fitnah belaka. Karena hanya sebatas isu, Pemkot Malang tidak akan menelusuri lebih dalam. "Tapi kalau ketahuan, jelas ada sanksi, apalagi sudah mengatasnamakan Pemkot, Walikota dan tim anggaran. Itu merupakan pelanggaran yang luar biasa," jelas pria berkacamata ini.
Informasi dihimpun Malang Post menyebutkan saat ini jumlah anggaran belanja langsung Pemkot Malang  kali ini mencapai Rp 800 miliar.Selain menyasar ke Pemkot Malang, isu ini juga menyasar ke pimpinan DPRD Kota Malang. Cipto, Ketua DPRD Kota Malang, Arief Wicaksono juga menyatakan isu tersebut tidak benar. "Tidak benar itu. Kalau ada isu, tidak perlu ditanggapi. Sejak saya jadi anggota periode lalu, isu seperti itu sering dilontarkan, tapi ya hanya isu," jelas politisi PDIP ini.
Lagipula, lanjut dia, isu tersebut tidak logis. Dalam pembahasan KUA PPAS beberapa waktu lalu, Arief menyebut DPRD Kota Malang banyak memotong anggaran belanja langsung dan dialihkan ke pendidikan. Menurutnya, itu langkah DPRD Kota Malang sebagai mitra kerja Pemkot Malang dalam membangun kota pendidikan ini. "Pembahasan APBD 2015 akan diperketat. Anggaran yang tidak berbasis masyarakat akan dipertimbangkan. Panitia anggaran harus kritis," terang Arief.
Dia tidak memungkiri, kalau motif oknum tak bertanggung jawab itu untuk mengadu domba Pemkot Malang dengan DPRD. "Bisa jadi itu. Tapi pastinya saya tidak tahu, isu seperti itu memang sering dilontarkan oknum tak bertanggung jawab," pungkasnya. (erz/nug)